Kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan institusi penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Penandatanganan PKS tersebut dihadiri Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UBB, Devi Valeriani, serta Wakil Rektor III Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama, Hamsani. Turut hadir sejumlah pimpinan fakultas di lingkungan UBB, antara lain Dekan Fakultas Hukum Jeanne Darc Noviayanti Manik, Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan Riwan Kusmiadi, Dekan Fakultas Sains dan Teknik Eka Sari Wijianti, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Keuangan dan Umum Novendra Hidayat, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Kartika, serta Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammad Faisal Akbar. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBB.
Sementara dari jajaran Polda Babel hadir Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisaris Besar Polisi Rimsyahtono, Dirbinmas Komisaris Besar Polisi Ridwan, Kabidkum Komisaris Besar Polisi Afner Juwono, Kabidhumas Komisaris Besar Polisi Agus Sugiyarso, serta Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Babel Komisaris Besar Polisi Norul Hidayat bersama jajaran pimpinan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UBB, Devi Valeriani menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara UBB dan kepolisian. Sinergi tersebut mencakup penyelenggaraan perkuliahan program sarjana dan pascasarjana melalui jalur kelas kerja sama, pembentukan pusat studi kepolisian, pengembangan riset ilmiah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Ia juga menambahkan bahwa kerja sama ini akan membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian di lingkungan kepolisian.
“Ke depan, mahasiswa dapat melakukan penelitian di kepolisian. Mahasiswa dari program studi hukum maupun ilmu sosial dan ilmu politik tentu akan memiliki banyak tema penelitian yang berkaitan dengan isu-isu kepolisian,” ujar Devi Valeriani.
Sementara itu, Kepala Biro SDM Polda Babel Kombes Pol Rimsyahtono menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan kalangan akademisi dalam upaya menekan angka kejahatan.
Ia mencontohkan sebuah penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1990-an di salah satu kota oleh akademisi dari perguruan tinggi luar negeri. Saat itu kota tersebut memiliki sekitar 1.000 personel polisi dengan jumlah kasus kejahatan yang hampir sebanding.
Pemerintah kemudian menambah jumlah personel kepolisian dengan harapan tingkat kriminalitas dapat menurun. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan jumlah polisi tidak secara signifikan memengaruhi penurunan angka kejahatan.
Menurut Rimsyahtono, temuan tersebut mendorong kepolisian untuk lebih melibatkan akademisi dalam melakukan penelitian lanjutan. Dari kajian tersebut ditemukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menekan tingkat kriminalitas.
“Dari sinilah kemudian berkembang konsep kepolisian yang bersifat prediktif, di mana polisi harus mampu memprediksi potensi yang akan terjadi ke depan,” ujar Rimsyahtono.
Ia menambahkan, saat ini kepolisian tengah mengembangkan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
Melalui kerja sama ini, kedua institusi sepakat untuk mengembangkan berbagai program kolaboratif, meliputi kegiatan akademik, penelitian bersama, edukasi hukum dan keamanan, serta program pengabdian kepada masyarakat.
Usai penandatanganan PKS, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan posko pusat studi kepolisian sebagai salah satu bentuk implementasi kerja sama antara UBB dan Polda Babel.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara dunia akademik dan institusi penegak hukum dalam menghasilkan kajian ilmiah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Humas UBB)
