BANGKA — SUMBERHUKUM.ID, PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional melalui penyusunan pembaruan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM).
Dalam proses penyusunannya, PT TIMAH melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar program yang dirancang semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) konsultasi multipihak pembaruan RIPPM yang digelar di Gedung Cassiterite, Timah Learning Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Senin (4/5/2026).
Forum ini dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, unsur organisasi masyarakat, media, akademisi, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum ini, PT TIMAH bersama Pemerintah Kabupaten Bangka membahas penyusunan dokumen RIPPM yang diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah agar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
RIPPM PT TIMAH sendiri mencakup delapan pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan komunitas, dan infrastruktur. Dalam pembaruan kali ini, pembahasan difokuskan pada sejumlah sektor prioritas, yaitu pendidikan, peningkatan pendapatan riil, penguatan kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta infrastruktur.
Departement Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk Anggi Budiman Siahaan, mengatakan pembaruan dokumen RIPPM merupakan langkah strategis perusahaan yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
“Penyusunan RIPPM ini menjadi bagian penting agar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT TIMAH dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Melalui FGD ini, kami ingin memastikan seluruh masukan dari para pemangku kepentingan dapat menjadi dasar dalam merumuskan program yang lebih relevan dan berdampak,” ujarnya.
Selama ini, program PPM PT TIMAH telah menjangkau berbagai kecamatan di Kabupaten Bangka, di antaranya Sungailiat, Pemali, Merawang, Riau Silip, Belinyu, Mendo Barat, hingga Bakam. Karena itu, forum multipihak ini menjadi momentum penting untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan RIPPM yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis mengemuka. Pada sektor pendidikan, peserta menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi anak kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus, penguatan kapasitas guru dan orang tua, hingga pengembangan kompetensi masyarakat agar tidak bergantung pada sektor pertambangan. Selain itu, dibahas pula perluasan akses pendidikan tinggi bagi seluruh siswa tanpa terbatas pada kelas unggulan.
Pada sektor ekonomi, pembahasan mencakup pengembangan sentra UMKM berbasis potensi daerah, digitalisasi pemasaran, penguatan sektor pariwisata, penyelesaian persoalan lahan, pengelolaan sampah berbasis teknologi, hingga perluasan akses permodalan dan pelatihan pascapanen.
Sementara itu, pada sektor lingkungan, masukan yang mengemuka antara lain pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, revitalisasi lahan eks tambang, dan penguatan Program Kampung Iklim.
Adapun pada sektor sosial budaya dan infrastruktur, pembahasan menitikberatkan pada penguatan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melalui Pokdarwis. Sedangkan pilar infrastruktur menekankan peningkatan fasilitas desa, penerangan, serta perbaikan sarana lingkungan sekolah guna mendukung kegiatan pendidikan yang lebih optimal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Thony Marza, menilai forum ini menjadi langkah positif dalam menyelaraskan program perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Sudah banyak program CSR maupun PPM PT TIMAH yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bangka, mulai dari bidang pendidikan melalui beasiswa, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga pembinaan organisasi kemasyarakatan. Forum seperti ini penting agar ke depan program-program tersebut semakin terarah dan terintegrasi dalam perencanaan tahunan,” kata Thony.
Senada, Kepala Desa Riding Panjang, Fajar S, menyebut forum ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah desa dan perusahaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.
“Melalui forum ini kami mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang program-program yang telah dilakukan PT TIMAH. Harapannya ke depan dapat terbangun kolaborasi yang lebih konkret, termasuk mendorong terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat, ibu-ibu, maupun anak muda agar lebih produktif,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Wakil Direktur I Akademik Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Irwan, S.ST., M.Sc., Ph.D., menilai penyusunan RIPPM yang melibatkan perguruan tinggi menjadi langkah penting agar program pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan riil.
“Melalui program PPM ini, PT TIMAH diharapkan dapat semakin menggali kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, program yang disusun akan semakin relevan dan memberikan manfaat jangka panjang,” ungkap Irwan.
Tak hanya di Kabupaten Bangka, forum ini juga akan digelar di berbagai wilayah operasional perusahaan.
Melalui pembaruan RIPPM yang disusun secara partisipatif, PT TIMAH menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
SUMBER: https://timah.com/
