BELITUNG — SUMBERHUKUM.ID, PT TIMAH (Persero) Tbk menggelar Forum Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Pulau Belitung sebagai bagian dari penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Kegiatan konsultasi publik tersebut dilaksanakan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur pada 1-2 Juli 2026. Forum ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga perwakilan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Melalui FGD RIPPM, PT TIMAH membuka ruang dialog untuk menyerap berbagai masukan dan aspirasi sebagai bahan penyusunan program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung praktik Good Mining Practice (GMP) yang berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur, Erna Kunondo, mengapresiasi penyelenggaraan FGD tersebut karena menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang dapat disinergikan dengan program PT TIMAH.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan sangat dibutuhkan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan sehingga aspirasi daerah dapat terserap. Dengan adanya kolaborasi bersama PT TIMAH, diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur,” ujarnya.
Erna berharap program pemberdayaan yang disusun nantinya semakin terintegrasi dengan kebutuhan daerah, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai dukungan terhadap layanan kesehatan, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan, juga menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.
Ketua APDESI Kabupaten Belitung Timur yang juga Kepala Desa Mekar Jaya, Samsudin, menilai berbagai program pemberdayaan PT TIMAH selama ini telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menyebut sektor kesehatan, peningkatan gizi, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi menjadi program yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama ketika kemampuan belanja masyarakat sedang menurun.
“Program-program PT TIMAH banyak yang langsung dirasakan masyarakat. Kami berharap hasil FGD ini segera ditindaklanjuti sehingga dapat membantu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat desa,” katanya.
Menurut Samsudin, pengembangan UMKM, dukungan permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga penanganan stunting menjadi beberapa sektor yang perlu terus diperkuat melalui program pemberdayaan masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Muhammad, mengatakan forum tersebut menjadi media komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan PT TIMAH.
Ia mengungkapkan masyarakat di desanya telah merasakan manfaat berbagai program sosial perusahaan, mulai dari bantuan rehabilitasi rumah, pendidikan, hingga bantuan biaya pengobatan bagi warga.
“Kolaborasi seperti ini sangat positif karena selama ini masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari berbagai program PT TIMAH,” ujarnya.
Di Kabupaten Belitung, Sekretaris Daerah Marzuki berharap program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT TIMAH tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Menurutnya, program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif.
“Kami berharap program yang dijalankan dapat benar-benar memberdayakan masyarakat sehingga mereka memiliki penghasilan yang berkelanjutan,” katanya.
Marzuki menambahkan, sektor pariwisata tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Belitung. Karena itu, penguatan UMKM, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat berjalan seiring untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Lassar, Kecamatan Membalong, Triska Arafat, mengatakan masyarakat telah merasakan berbagai manfaat program PT TIMAH, seperti penanaman mangrove dan bantuan hewan kurban.
Ke depan, ia berharap sinergi dapat diperluas melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pengembangan desa wisata.
“Kami berharap PT TIMAH dapat terus mendukung pengembangan ekonomi desa melalui program-program pemberdayaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, PT TIMAH juga telah menggelar pembahasan RIPPM di Pulau Bangka yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan di Kabupaten Bangka. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional perusahaan. (*)
